Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan tujuan mulia, memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, di balik niat baik tersebut, ada persoalan yang mulai terlihat dampak sampah yang dihasilkan, terutama dari sisa makanan dan kemasan sekali pakai.
Sering kali, kebijakan publik dinilai dari manfaat utamanya saja. Padahal, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kebijakan tersebut mengantisipasi dampak yang muncul setelahnya. Dalam program MBG, dua jenis sampah menjadi perhatian utama.
Pertama, sisa makanan. Tidak semua makanan yang dibagikan akan habis dikonsumsi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa sisa makanan siswa bisa mencapai sekitar 110-153 gram per orang per hari, atau sekitar 5-8 kilogram per sekolah setiap hari (IPB University & Green Indonesia, 2025). Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi akan menjadi sangat besar jika dikalikan dengan jumlah penerima program secara nasional.
Kedua, sampah kemasan. Penggunaan wadah sekali pakai, terutama plastik, berpotensi menambah beban sampah yang selama ini sudah menjadi masalah di banyak daerah.
Masalahnya menjadi lebih serius ketika jumlah sampah terus bertambah, tetapi kemampuan mengelolanya tidak ikut meningkat. Di wilayah Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat persoalan sampah masih menjadi tantangan. Kapasitas TPA Sarimukti yang terbatas, bahkan sempat kelebihan beban, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah belum sepenuhnya siap menerima tambahan dari program besar seperti MBG (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2023–2025).
Sampah organik dari sisa makanan sebenarnya bisa diolah, misalnya menjadi kompos. Namun dalam praktiknya, pengolahan seperti ini belum berjalan maksimal. Akibatnya, sampah yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru menumpuk dan berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti bau, pencemaran, hingga gangguan kesehatan.
Di sisi lain, sampah kemasan menjadi tambahan beban yang juga tidak kecil. Tanpa upaya mengurangi penggunaan plastik atau mendorong penggunaan wadah yang bisa dipakai ulang, jumlah sampah akan terus bertambah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan masih cenderung fokus pada hasil jangka pendek, tanpa cukup memikirkan dampak jangka panjangnya. Padahal, program sebesar MBG seharusnya dirancang secara lebih menyeluruh, termasuk dari sisi pengelolaan sampah. Sebagaimana diingatkan dalam kajian sosial, tindakan tanpa pengendalian yang memadai dapat memunculkan dampak negatif yang tidak diinginkan (Larasati et al., 2023).
Jika tidak segera diantisipasi, masalah yang muncul bukan hanya soal bertambahnya sampah, tetapi juga potensi ketidakterkendalian dalam pengelolaannya. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi manfaat dari program itu sendiri.
Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret. Pengolahan sampah, terutama sisa makanan, harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program. Penggunaan kemasan sekali pakai juga perlu dikurangi, dan kapasitas pengelolaan sampah di daerah harus diperkuat.
Pada akhirnya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dilihat dari manfaat yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa baik dampaknya bisa dikendalikan. Jika tidak, kita berisiko mengulang pola lama menyelesaikan satu masalah, sambil menciptakan masalah yang lain.
